KPUD Lombok Timur Tetapkan Syarat Dukungan Calon Independen

LOMBOK TIMUR – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Timur tetapkan syarat  dukungan calon perserorangan atau independen pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 mendatang.

Penetapan tersebut untuk mengakomodir pasangan bakal calon yang akan mendaftar melalui jalur independen, menyusul pendaftaran jalur independen akan dibuka bulan november nanti.

Dalam putusannya KPUD Lombok Timur menetapkan syarat dukungan bakal calon melalui jalur independen, yaitu mengumpulkan dukungan berupa KTP sebanyak  62.416 lembar yang dilengkapi dengan surat pernyataan. Dukungan berupa KTP tersebut minimal harus tersebar disebelas kecamatan sekabupaten lombok timur.

Ketua KPUD Lombok Timur Muhammad Saleh menjelaskan, penetapan jumlah minimal persyaratan dukungan calon indpenden itu ditetapkan berdasarkan peraturan kpu yaitu 7,5 persen dari total Daftar Pemilih Tetap DPT pemilihan Presiden tahun 2014 lalu yang berjumlah 832 ribu lebih. “dari kalkulasi perhitungan itu, angka 62.416 syarat dukungan tersebut diproleh” terangnya.

Dikatakan Saleh, dukungan tersebut bisa secara kolektif maupun perorangan dari jumlah kecamatan yang ada. Berkas dukungan tersebut kemudian akan diverifikasi dua tahap, yaitu secara administrasi dan faktual. “jika terjadi kekurangan harus dilengkapi dua kali lipat dari jumlah kekurangan itu setelah dilakukan pendaftaran” tegasnya.

Sedangkan syarat calon yang mendaftar melalui partai politik, harus didukung partai yang memiliki kursi di DPRD, dengan ketentuan memiliki 20 persen jumlah kursi. “total jumlah kursi di DPRD sebanyak 50, berarti 20 persen itu sama dengan 10 kursi” terangnya.

Selain memiliki 10 kursi DPRD, pencalonan juga bisa menggunakan akumulasi suara sah perolehan partai politik atau gabungan parpol saat pemilihan legislatif lalu, yaitu dengan jumlah suara yang harus dipenuhi sebanyak 155.196 suara.

Lebih lanjut Saleh mengatakan, selasa mendatang pihaknya akan melakukan uji publik terhadap produk hukum yang dibuat tersebut, dan akan ditetapkan dalam bentuk keputusan KPU, yaitu keputusan kpu tentang jadwal tahapan, pembentukan badan adhoc, pemungutan dan penghitungan suara serta  syarat calon indpenden.