Oprasi Penertiban Petani Jurang Koak Berlangsung Ricuh

LOMBOK TIMUR – Ratusan personil gabungan dari Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan POLDA NTB menggelar oprasi penertiban petani yang menduduki kawasan hutan lindung TNGR didusun Jurang Koak desa Bebidas kecamatan Sueala Lombok Timur.

Oprasi Gabungan (OPGAB) yang dipimpin langsung Kepala Balai TNGR Mataram Agus Budiono dan Kepala Biro Oprasional POLDA NTB KOMBES POL. Dewa Putu Maningka Jaya ini, berlangsung ricuh.

Kericuhan dipicu karena ratusan petugas yang akan memasuki kawasan lahan pertanian mendapat perlawanan dari para petani yang didominasi ibu-ibu. mereka mengahalangi petugas dengan mempersenjatai diri menggunakan bambu runcing dan kayu.
Akibat kericuhan ini, ibu-ibu petani yang sempat memberikan perlawanan histeris dan beberapa diantaranya pingsan.

Kericuhan kemudian berhasil diredam setelah aparat kepolisian berhasil melucuti senjata para petani serta mengamankan 6 orang yang diduga sebagai propokator. “Enam orang di amankan, 4 lelaki dan dua wanita karena membawa senjata tajam serta diduga propokatornya” kata Kepala Biro Oprasional POLDA NTB KOMBES POL. Dewa Putu Maningka Jaya.

Setelah situasi berhasil diredam dan dikendalikan aparat kemudian bergerak masuk ke lahan pertanian melakukan penertiban saung-saung yang didirikan petani. Saung tempat berteduh para petani ini langsung dirobohkan sementara untuk tanaman yang belum dipanen masih dibiarkan.

Tidak semua saung dirobohkan petugas, namun pihak TNGR memberikan kesempatan kepada para petani selama dua hari untuk membongkar sendiri saung mereka.
OPGAB ini sendiri digelar untuk menertibkan sekitar 900 petani yang menduduki dan bercocok tanam di atas lahan seluas 300 hektar yang masuk dalam kawasan hutan lindung TNGR.

Penertiban sendiri sudah direncankan sejak tahun 2015 lalu saat para petani ini mulai memasuki kawasan hutan.
Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Agus Budiono menjelaskan, langkah penertiban yang dilakukan pihaknya karena langkah persuasif melalui proses mediasi dan dialog yang sebelumnya ditempuh tidak menemui titik temu. “mediasi dan dialog berulang kali telah ditempuh sejak tahun 2015 lalu, namun tidak membuahkan hasil” tegasnya.

Agus menambahkan penertiban kali ini hanya untuk menegaskan bahwa tanah ini merupakan tanah yang masuk dalam kawasan TNGR, sehingga pihaknya masih memberikan kesempatan kepada para petani untuk bercocok tanam, asal para petani mengakui setatus tanah tersebut milik TNGR. “para petani hanya cukup menandatangani surat perjanjian yang mengakui bahwa setatu tanah ini milik TNGR, selanjutnya mereka kembali bercocok tanam dengan sistem mitra” terangnya.

Sementara itu Kepala Biro Oprasional POLDA NTB KOMBES POL. Dewa Putu Maningka Jaya mengatakan jika dalam dua hari yang telah ditetapkan TNGR para petani masih ngotot menduduki kawasan hutan ini tanpa mengikuti surat perjanjian yang disodorkan, maka akan langsung diproses hukum, karena dianggap memasuki lahan orang lain tanpa hak. “jika tetap ngotot bertahan, maka akan langsung di pidanakan” tegasnya.

Sedangkan terkait proses hukum enam orang petani yang diamankan karena membawa senjata tajam dan diduga sebagai propokator, tetap akan di tindaklanjuti. (Rhl)